31HariMenulis
Pelayan(an) Publik
Sore begini enaknya ngapain, ya? Hmm..gua share aja deh apa
yang gua lakuin tadi sepagian di kantor imigrasi dengan suami-istri tuli.
Si istri ini dari Amerika, tepatnya dari Pennsylvania,
somewhere around di Amerika sana. Then, lakinya dari Sri Lanka. Okay, kita
sebut aja si istri ini Lisa, suaminya sebut aja Sarath.
Jadi ceritanya si Lisa sekarang lagi menjalankan banyak
program difable untuk salah satu universitas di Jogja. Udah sekitar lima bulan
Lisa di Indonesia, mulai dari awal tahun 2013. Nggak lama, beberapa waktu lalu
(sekitar sebulan lalu), suaminya dateng ke sini. Maklum, mereka pengantin baru,
mungkin karena “program-membuat-keturunan” jadi terhambat makannya Sarath
nyusul ke Indonesia.
Nah, terlepas dari alasan Sarath ke Indonesia, akhirnya masa
berlaku visa habis juga. Mau nggak mau harus diperpanjang dong? Yap! Mulai di
sini lah perjalanan gua, Lisa, Sarath, dan satu teman baik gua dimulai.
Pagi tadi gua dateng ke kantor imigrasi Jogja. Gua nggak
peduli apakah gua dateng kepagian karena pas saat kantor dibuka, atau kah
apaan. Yang pasti, petugas di sana nggak ready service. Gua jadi mikir, kalau
Lisa dan Sarath ini nggak ada pendampingnya gimana? Oke lah kalau masalah “pegawai-yang-masih-ngantuk”
harus ditolerir, tapi mbok di sana dikasih direction yang jelas. Awalnya, gua
ngebiarin Lisa dan Sarath jalan sendiri. Nggak lama kok cuma sekitar dua menit,
tapi mereka udah kebingungan. Langsung lah akhirnya saya yang tackle.
Akhirnya kita masuk ke ruangan untuk urus-urusan
perpanjangan visa. Karena ada dokumen yang kurang, akhirnya Lisa dan Sarath
harus melengkapi dokumen itu. Nggak ribet sih, cuma untuk kedua kalinya gua
mikir, gimana kalau Lisa dan Sarath nggak didampingi? Melihat perilaku
petugas-petugas di sana gua jadi sangsi dengan program accessible-nya pemerintah
Indonesia. Lho iyo, gimana mau accessible kalau petugasnya aja tadi bingung mau
komunikasi sama Lisa? Gua sempet ngebiarin sebentar Lisa dan petugasnya
berinteraksi. Bleaahh..selak stress duluan nunggunya.
Padahal nih beberapa waktu lalu (sekitar dua bulan lalu) gua
ikutan acara perencaan kota inklusi yang diusung sama UNESCO dan beberapa LSM
difable di Jogja. Kota istimewa ini mau dijadiin pilot projectnya, jadi nanti
beberapa kota di Indonesia akan berkaca pada Jogja. But wait, sudah siapkah
Jogja?
Serangkaian acara waktu itu emang benar menceritakan betapa accessible-nya
kota ini. But needs to be noted, masih dari segi infrastruktur. Padahal, kalau
kita mau ngomongin masalah pemerintahan dan kota yang accessible, itu bukan
hanya dari bangunannya aja. Lha kalau difable tidak mendapat pelayanan seperti
orang-orang biasa, apa masih bisa disebut accessible?
Ayo kita cek trotoar yang ada di Malioboro. Kalau kalian
(yang udah pernah ke Malioboro) lihat ada ubin kuning dengan permukaan yang
timbul, itu untuk apaan sih? Pemerintah iseng dan selo gitu pilih ubin
begituan? No. Itu untuk teman-teman yang menggunakan tongkat. Ada garis timbul
lurus dan bulat-bulat itu sebagai penanda. Tapi coba lihat sekarang, jangankan
untuk dipakai teman-teman yang bertongkat, pedestrian biasa aja deh bisa nggak?
Bisa sih, iya bisa nyelip-nyelip di antara abang-abang jualan dan mamang becak.
Untuk beberapa perkantoran memang sudah ada yang accessible
juga. Misalnya membuat tangga landai untuk teman-teman yang pakai kursi roda,
penanda dengan braille, dan tulisan-tulisan untuk teman-teman tuli. Biar begitu,
masih ada lucunya juga nih. Beberapa perkantoran masih banyak yang nggak punya
tangga landai (ah, so sorry gua lupa nama istilahnya). So far infrastruktur
untuk difable hanya tersedia di dinas sosial dan perkantoran yang berbau
sosial. Terus kantor yang lain kenapa nggak ada? Apa karena mungkin orang-orang
difable nggak akan datang dan nggak akan mengakses tempat-tempat itu?
Well here..could we say it as hidden discrimination? Or an
unconscious discrimination?
It’s all your right bebas mau menganggap fenomena di atas
sebagai apa. But for sure, itu lah yang memang ada di lapangan. Just a simple
thing. Masalah sepele kok. Sesuatu yang ada di depan mata dan nggak pernah kita
sadari dampaknya untuk orang lain.
Kita nggak usah dulu deh ngomongin yang berat-berat,
misalnya penyelesaian hukum yang butuh interpreter, bla bla bla. Itu masih
terlalu jauh. Simply, kota yang inklusif bukan cuma dari bangunan, tapi pelayan
di dalamnya juga. Orang nggak hanya memenuhi kebutuhannya dari benda mati, they
need to interact with others. Mungkin dibutuhkan juga pendidikan, setidaknya
pengetahuan inklusif, bagi para petugas. Ya jelas lha, kalau nggak nanti yang
ada cuma accessible building, bukan accessible governance.
Ngomong-ngomong enak juga yee nyinyir sore-sore begini. Ah,
bukan nyinyir, ini pendapat kok. Silahkan didebat, apalagi dibantai. *kecups*
0 comments: